Cegah Fraud, 300 Lebih BPR dan BPRS Gandeng Dukcapil

By Admin 18 Des 2019, 07:10:49 WIB #GISA
Cegah Fraud, 300 Lebih BPR dan BPRS Gandeng Dukcapil

Sebanyak 300 Badan Perkreditan Rakyat (BPR) dan Badan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) lakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri).

Dilakukan di Hotel Redtop, Jakarta Pusat, hari ini, Senin (16/12/2019), acara penandatanganan berlangsung sukses. Turut hadir di acara tersebut Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Gunawan, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Joko Suyanto.

Disampaikan oleh Ketua Umum Perbarindo Joko Suyanto, kerja sama pemanfaatan data kependudukan itu sendiri merupakan yang kedua kalinya. Kali pertama Perbarindo bekerja sama dengan Dukcapil sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan.

“Tahap pertama atas rekomendasi OJK kita lakukan di awal tahun 2018 dengan jumlah BPR dan BPRS yang bekerja sama adalah sebanyak 880 BPR dan BPRS,” ujarnya.

Dari 880 BPR dan BPR tersebut, 443 di antaranya menggunakan hak akses data kependudukan secara online dengan akses VPN IP secara personal pada Dukcapil maupun melalui jaringan bersama Perbarindo. Sedangkan sisanya bekerja sama menggunakan perangkat card reader.

“Yang sudah memanfaatkan jaringan online dengan database Dukcapil ataupun melalui jaringan bersama Perbanrindo 443 BPR dan BPRS. Yang menggunakan card reader 379 BPR maupun BPRS,” rinci Joko.

Berhubungan dengan hal itu, Direktur FPD2K Dukcapil Kemendagri, Gunawan, menyambut baik itikad Perbarindo untuk menggunakan hak akses data kependudukan. Menurutnya, data kependudukan merupakan data rujukan yang memang sangat diandalkan akurasinya.

“Data kependudukan yang mungkin nanti akan dimanfaatkan adalah data penduduk Indonesia yang per bulan Juni 2019 berjumlah 266.534.836 jiwa. Adapun jumlah wajib KTP-el adaalah 193.365.749 jiwa, dimana yang sudah melakukan perekaman sejumlah 191.000.595 jiwa atau 98.78%,” jelasnya.

Sementara itu, orang nomor satu di Ditjen Dukcapil Kemendagri yakni Prof. Zudan Arif Fakrulloh selaku Dirjen Dukcapil Kemendagri mengatakan bahwa kesadaran lembaga publik untuk menggunakan hak akses data kependudukan akan terus digenjot.

Hal ini tidak lepas dari keinginan bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya bagi pelaku industri perbankan yang notabene cenderung agresif dalam memanfaatkan hak akses data kependudukan guna meminimalisir fraud (kecurangan).

Lebih jauh, kerja sama pemanfaatan data kependudukan ini sendiri merupakan langkah adaptif yang penting. Menurut Zudan, saat ini kompetisi murni akan lebih banyak berdampak negatif. Perlu adanya sinergi dari berbagai pihak dan instansi, khususnya dari pemerintah dan swasta.

“Inilah yang saya dorong sebagai sinergi. Tujuan kita mungkin tidak sama tapi bisa seiring,” tandasnya.

Salah satu sinergi yang bisa diterapkan adalah dengan menerapkan inovasi teknologi face recognition dan digital signature untuk keperluan buka tabungan atau rekening bank. Dengan dua inovasi tersebut, proses pembuatan buku tabungan akan menjadi jauh lebih murah dan mudah tanpa mengorbankan aspek keamanan dan validitas calon nasabah.

"Lebih penting lagi dari itu semua, face recognition dan digital signature akan mampu menekan ongkos operasional dengan sangat signifikan sehingga berdampak baik pada kas perusahaan dan meningkatkan kemudahan masyarakat dalam membuka tabungan," ujarnya menjelaskan.

Khusus untuk digital siganture, perubahan signifikan telah Zudan rasakan sendiri. Ia menjelaskan bahwa digital siganture telah diterapkan di Dukcapil, dan terbukti mampu meningkatkan performa insan Dukcapil di seluruh Indonesia dalam melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen kependudukan.

"Impact dari inovasi tersebut membuat kantor Dukcapil seperti ada di mana saja, di mana pun dan kapan pun, pejabat Dukcapil dapat menandatangani berbagai dokumen kependudukan. Inilah yang perlu juga diperhatikan pelaku-pelaku industri keuangan. Jadi jangan takut bahwa hadirnya dua inovasi tersebut memangkas kantor-kantor cabang, tapi justru akan membuat kantor-kantor cabang itu ada di mana pun," katanya.

Selain itu, ia juga mendorong anggota-anggota Perbarindo untuk memikirkan skema cicilan kredit yang lebih sesuai dengan nature dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pasalnya, sepengalaman Zudan kala ia menjabat sebagai Plt. Gubernur Gorontalo tahun 2016 lalu, masalah tersebut sering kali terjadi.

"Banyak sekali sektor yang tidak bisa dilayani bank karena memang nature (UMKM yang dilayani) tidak sesuai dengan skema bank. Misalnya, peternak ayam melakukan peminjaman yang cicilannya dibayarkan per bulan, sedangkan rentang waktu si peternak untuk menghasilkan uang lebih dari satu bulan. Kalau sudah begini, rentenir yang masuk duluan," tutupnya.

Sumber : https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/353/cegah-fraud-300-lebih-bpr-dan-bprs-gandeng-dukcapil




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment