Dirjen Dukcapil: Data Kependudukan Punya Potensi Besar Untungkan Negara

By Admin 07 Agu 2019, 07:27:45 WIB #GISA
Dirjen Dukcapil: Data Kependudukan Punya Potensi Besar Untungkan Negara

Kepercayaan publik kepada data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil Kemendagri semakin meningkat. Hingga sekarang sudah 1.230 lembaga yang bekerja sama memanfaatkan data Ditjen Dukcapil.

"Sangat ironis kita yang punya data, kita sendiri tidak memanfaatkan. Kalau saya boleh menjadi pengelola data seperti Facebook sudah kaya raya Dukcapil itu," Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh dalam pidato arahan sekaligus menutup Bimbingan Teknis Kapasitas Pengelola SIAK bagi Administrator Database (ADB) Kabupaten/Kota Angkatan IV Tahun 2019 di Jakarta, Ahad (4/8/2019).

Prof Zudan menjelaskan, saban tahun Nomor Induk Kependudukan (NIK) diakses lebih dari 3 miliar kali. "Kalau sekali akses dihitung biaya seribu rupiah, maka Dukcapil dapat duit Rp3 triliun setahun. Biaya dua ribu, Dukcapil dapat Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp6 triliun. Maka sudah lunas semua biaya pembuatan KTP-el itu. Kalau dipungut biaya Rp3 ribu, maka Dukcapil meraih laba Rp3 triliun," jelasnya.

Ini yang terus dioptimalkan oleh Ditjen Dukcapil. "Dengan tata kelola menuju digital, negara bakal beruntung, rekan-rekan semua mempunyai jasa baik kepada negara memberikan pendapatan kepada negara. Jadi pendapatan negara bukan hanya dari pajak, bukan hanya dari imigrasi, Bea dan Cukai, Dukcapil pun mulai dari pusat sampai daerah memberikan kontribusi PNBP bagi negara," kata Zudan menambahkan.

Zudan tak lupa mengingatkan bahwa posisi ADB sedemikian strategis. Dengan posisi yang sentral dia perlu mengingatkan para ADM mengambil positioning, dan menjaga diri.

"Godaan akan selalu ada, tapi saya percaya betul rekan-rekan dipilih Tuhan menjadi ADB karena memiliki kemampuan untuk bertahan dari godaan. Godaan apa? Banyak sekali. Jual data, pencetakan KTP-el, memberikan informasi, banyak sekali kesempatan penyalahgunaan. Ada ADB yang tidak kuat sehingga harus berhadapan dengan hukum. Saya sedang menangani satu perkara ADB yang berhadapan dengan hukum karena menggunakan data Dukcapil secara salah. Ini berat sanksinya, karena melakukan secara sengaja," kata Zudan.

Lebih jauh Zudan menjelaskan perbuatan yang disengaja dengan yang tidak sengaja.
 
"Dulu rekan-rekan ADB meng-create NIK nggak? Diberi dokumen oleh pemohon, pernah nggak membuat NIK baru untuk penduduk usia di atas 20 tahun. Bisa jadi dia itu WNA yang diberi NIK sebagai WNI. Kejadiannya ada. Tapi ini bukan salah petugas ADB. Mengapa? Karena semua dokumennya menunjukkan dia WNI. Surat pengantar RT/RW ada, berkasnya semua lengkap, F101 ada, tapi ternyata dia WNA. Kalau yang seperti ini, ADB menjadi korban karena pemohon menggunakan dokumen palsu. Ini kita jagain yang seperti itu," paparnya.

Yang bermasalah adalah apabila ADB membuatkan NIK baru untuk orang yang pernah punya NIK lama. Secara sadar dibuatkan NIK dan data yang baru, tetapi KTP-el nya belum dibuat. Sebab, di database sudah terkunci datanya. Ini namanya kejahatan untuk membuat KTP-el palsu. Datanya asli, tapi KTPel-nya palsu karena tidak ada chip di dalamnya. Kasus seperti ini tergolong tindak pidana. Karena ada niat lancung di dalam hati dengan kerja sama bersama pihak lain.

"Yang seperti ini saya tidak akan membela karena mengganggu sistem. Ini sangat perlu kita jaga. Sekali lagi di tengah hulu dan hilir, integritas sangat penting," tandasnya. Dukcapil***

Sumber : http://dukcapil.kemendagri.go.id/2018215-dirjen-dukcapil-data-kependudukan-punya-potensi-besar-untungkan-negara




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment