KPK: Penggunaan NIK Mampu Cegah Korupsi

Berita Terkait

• Bangun Integritas dan Sistem Cara Dukcapil Berantas Calo dan Pungli0
• Sudah 2.108 Lembaga Bekerja Sama dengan Dukcapil Kemendagri0
• Cara Pengajuan Online Pesona Dukcapil Bangka0
• Klik pesonadukcapil.bangka.go.id Untuk Pelayanan Online0
• PELAYANAN TATAP MUKA/PELAYANAN LANGSUNG PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BANGKA DI0
• INFORMASI LAYANAN TERBATAS DUKCAPIL BANGKA0
• Kendala NIK dan KK Saat Sensus Penduduk 2020 Online, Berikut Layanan Call Center Dukcapil0
• Ditanya Perihal Stok Blangko KTP-el, Sekretaris Ditjen Dukcapil: Dulu Kekurangan, Sekarang Cukup0
• Banjir Kembali Melanda, Dukcapil Siap Ganti Dokumen Kependudukan yang Rusak/Hilang0
• Dukcapil Bergerak Pro Aktif Tingkatkan Kualitas Layanan0

Berita Populer

• Kendala NIK dan KK Saat Sensus Penduduk 2020 Online, Berikut Layanan Call Center Dukcapil
• Klik pesonadukcapil.bangka.go.id Untuk Pelayanan Online
• Seberapa Pentingkah NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik?
• Apa Saja Output yang Dihasilkan dari Pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Dukcapil?
• Cara Pengajuan Online Pesona Dukcapil Bangka
• KTP-el Berlaku Seumur Hidup, Wajib Ganti Bila Datanya Berubah
• PERMENDAGRI NO 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN
• TUTORIAL PELAYANAN ONLINE DUKCAPIL KABUPATEN BANGKA
• PP NO 40 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
• PERATURAN PRESIDEN RI NO 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PE

Ada tak kurang 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen penduduk Indonesia yang merupakan penduduk miskin berdasarkan data BPS. Semua identitas mereka tercatat rapi dengan nomor NIK dalam database kependudukan milik Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

Setiap tahunnya, pemerintah memberikan berbagai subsidi dan bantuan sosial untuk masyarakat miskin di Indonesia. Tujuan pemerintah tentu saja untuk membantu masyarakat agar bangkit dari belitan kemiskinan dan bisa hidup lebih sejahtera.

Namun menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, banyak subsidi tidak sampai sasaran ke masyarakat yang tepat. Contoh paling gampang adalah distribusi gas tabung 3 kg atau gas melon.

"Banyak warga mampu yang ikut-ikutan memakai gas bersubsidi. Ini karena sistem subsidinya bersifat terbuka, sehingga harga gas elpiji 3 kg di tengah masyarakat diatur oleh mekanisme pasar," kata Alexander Marwata dalam sharing session Praktik Baik Pemanfaatan NIK Untuk Program Subsidi Pemerintah di Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (26/8/2020).

Oleh karena itu, Marwata mengusulkan agar subsidi gas melon ini diberikan dalam bentuk bantuan tunai.

"Agar tepat sasaran dan akurat, data penerima subsidi harus dipadankan dengan NIK, sehingga data penduduk yang berhak menerima bisa lebih update," kata mantan hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta ini.

Salah satu daerah yang dinilai KPK berhasil mengelola data penerima bantuan subsidi maupun bansos adalah Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Menurut Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunte yang juga menjadi panelis dalam sharing session itu, semua OPD di daerahnya wajib bersinergi dengan kecamatan hingga dusun untuk program penanggulangan kemiskinan.

Tak heran daerah di ujung timur Sumatera Utara ini meraih penghargaan dari Kementerian Sosial sebagai kabupaten teraktif melakukan verifikasi dan validasi data.

"Data penerima bantuan tidak ada yang tumpang tindih. Ini bermanfaat terhadap pencegahan korupsi. Data berdasarkan NIK mencegah penyalahgunaan," kata Suhaimi.
 
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sumiati ikut menyampaikan tanggapannya. Menurut Sumiati, bila basis datanya akurat maka perencanaan penganggaran bantuan subsidi sejak awal bisa menganggarkan dengan jumlah yang tepat.

"Setiap orang menikmati fasilitas publik. Apabila NIK valid dan di-update terus menerus, kita akan tahu mana yang berhak mana yang tidak berhak menerima subsidi," kata Sumiati

Sumiati menambahkan, data NIK yang valid sesuai perkembangan setiap penduduk sehingga proses verifikasi tidak memerlukan proses berlapis-lapis.

"Data kependudukan harus benar dibangun serius penuh komitmen. Sehingga bisa kita link-kan apabila diperlukan untuk pelayanan dan perizinan. Kita yakin akan tepat sesuai dengan ketentuan," kata Sumiati. Dukcapil***

Sumber : http://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/560/kpk-penggunaan-nik-mampu-cegah-korupsi