Pemerintah Jamin Hak Pemilih

By Admin 29 Mei 2018, 00:45:16 WIB #GISA
Pemerintah Jamin Hak Pemilih

Foto Budi Santoso M.#GISA

Jakarta – Menjelang Pilkada serentak dan Pemilu serentak, Pemerintah dalam hal ini Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri terus berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan sinkronisasi data dengan data dalam Sistem Data Pemilih (Sidalih) yang dimiliki KPU dan Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Ditjen Dukcapil guna mencocokkan.

Tujuannya menjamin hak pemilih dalam konetstasi pemilihan mendatang. Selain itu, terhadap Bawaslu, Dirjen Dukcapil Kemendagri memberikan hak akses yang basisnya nomor induk kependudukan (NIK), maka KPU dan Bawaslu untuk memastikan penduduk terus sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KT P) elektronik atau belum maka harus dibuka secara satu per satu.

“Setelah kami minta data KPU, ternyata sudah lebih dari separo penduduk yang sudah memiliki KT P elektronik,” tegas Ditjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrullah, dalam rapat kerja bersama dengan KPU, Bawaslu dan Komisi II DPR di Gedung Parlemen Senayan, Senin (21/5). Adapaun agenda rapat dengar pendapat ini membahas daftar pemilih tetap (DPT) yang belum rampung. mengatakan, untuk bisa menjadi pemilih syaratnya penduduk harus mau melakukan perekaman data.

Menurut Zudan Arif, guna mengoptimalkan pelayanan untuk memfasilitasi hak pemilih berupa perekaman data elektronik, Dukcapil terus membuka pelayanannya bahkan sampai di hari libur. Hal itu sebagai upaya Disdukcapil melakukan jemput bola, yang dilakukan baik di kantor kecamatan, lingkungan kampus maupun sampai di mol dan RT /RW.

Kemudian terkait penduduk yang menjadi pemilih pemula dan masuk dalam DPT sudah harus memiliki KTP elektronik, sebab berdasarkan ketentuan dalam UU Pemilu, maka Zudan menegaskan, Dukcapil sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum untuk menerbitkan surat keterangan (Suket) sudah ada dalam database.

“Jadi kalau penduduk yang baru 17 tahun yang penting penduduk tersebut masuk database wilayah yang sedang melakukan pilkada,” ujar Zudan. Oleh karena itu, terkait penerbitan KT P elektronik dan Suket, Dukcapil mendorong dua hal, pertama kepada seluruh Disdukcapil agar ketika masyarakat melakukan perekaman agar langsung diberikan blangko KT Pnya dan tidak boleh diberikan suket lagi, dan kedua yang baru berusia 17 tahun untuk datang melakukan perekaman agar segera diterbitkan Suket. ”Ini untuk mendorong percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan,” kata Zudan.

Jumlah Pemilih

Sementara anggota KPU, Viryan Azis mengatakan, hasil sinkronisasi tersebut terdata jumlah pemilih pemula berdasarkan DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) yang diterima dari Ditjen Dukcapil sebanyak 10.628.883 pemilih.

Kemudian total pemilih dari 381 kab/kota pada pilkada serentak 2018 sebanyak, 163.146.802 pemilih yang bersumber dari DPT Pemilu 2014, Pilkada 2015 dan Pilkada 2017. Kemudian demi mensukseskan pemutakhiran data pemilih, KPU juga sudah menyelenggarakan gerakan pencocokan dan penelitian (Coklit) serentak pada 20 Januari 2018, yang dari gerakan tersebut, KPU berhasil mencoklit sebanyak 11.292.474 pemilih.

Termasuk 553 kelompok suku terasing, KPU juga melakukan pendataan di Lapas, dimana ada 61.878 pemilih yang tersebar di 305 TPS, begitupun terhadap pengungsi di lima provinsi yang berjumlah 7.505 pemilih.




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment